dailykota.com PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A Lamadjido, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 27 Oktober 2025, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), OPD terkait, dan unsur Forkopimda. Rapat tersebut, untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rakor yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur ini juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting dan di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional per September 2025 tercatat 2,65 persen (year-on-year) dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober. Indonesia, kata Tito, kini berada di posisi ke-8 dari 11 negara ASEAN dalam pengendalian inflasi, dengan kinerja ekonomi nasional yang masih stabil.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah. Termasuk Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan 7,95 persen (yoy) pada triwulan II 2025, menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara. Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa Sulteng masih termasuk dalam 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi. Yakni 3,88 persen pada September 2025. Dua daerah yang menyumbang angka inflasi tertinggi adalah Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi nasional sebesar -1,48 persen. Terutama karena turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit, tiga komoditas utama penyumbang inflasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk terus memperkuat strategi pengendalian inflasi secara berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor.
“Upaya pengendalian inflasi penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas dr. Reny.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng akan mengoptimalkan peran TPID, memperkuat ketahanan pangan daerah. Serta memperluas kerja sama antarwilayah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait, Pemprov Sulteng optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Perwakilan Perum Bulog Sulteng Jusri, Perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. **
