dailykota.com PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A Lamadjido, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menuntaskan persoalan kemiskinan di daerah.
Hal itu di sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulteng 2025–2029. Yang di gelar di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng. Jumat, 7 November 2025.
Dalam sambutannya, Wagub Reny menyebut penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus bergerak bersama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Ia juga meminta para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPKD di daerah masing-masing untuk memahami akar persoalan kemiskinan di wilayahnya.
“Program Berani Sehat dan Berani Cerdas menjadi fokus kami karena dua hal ini adalah akar utama yang harus di selesaikan dalam penanganan kemiskinan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 10,92 persen atau sekitar 356 ribu jiwa, dengan kemiskinan ekstrem di angka 1,27 persen. Meski menurun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional.
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola” ini di harapkan menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan,” tutup Wagub.
Acara turut di hadiri Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo; Plt. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik J. Musa; perwakilan Bank Indonesia; BPKP; serta unsur lembaga masyarakat dan mitra pembangunan.
