dailykota.com PALU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya penataan ruang sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Pulau Sulawesi. Hal ini di sampaikannya saat menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang di gelar di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis, 10 Juni 2025.
Forum tingkat tinggi ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Aris Mardani, dan dihadiri para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid.
Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng menegaskan peran strategisnya dalam mendorong sinergi antarwilayah dan antarlevel pemerintahan guna memastikan pembangunan yang tertib secara ruang, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.
“Saya sangat mendukung tata ruang di jadikan panglima pembangunan. Tanpa penataan ruang yang disiplin, kita berisiko menghadapi konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujar Syarifudin Hafid di hadapan forum.
Politisi Partai Demokrat itu menekankan bahwa percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota di Sulteng harus menjadi prioritas bersama. DPRD, kata dia, siap menjadi mitra aktif dalam hal anggaran, legislasi, dan pengawasan.
“RDTR adalah kunci masuknya investasi yang sehat dan sesuai zona. DPRD siap mengawal alokasi anggaran, mempercepat penyusunan RDTR, dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak melenceng dari prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tegasnya.
Syarifudin juga mengapresiasi pesan Menko AHY yang menyebut tata ruang sebagai kompas pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif. Ia sepakat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil atau merusak lingkungan.
“Pembangunan harus menjamin keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat. DPRD akan berdiri pada posisi yang memastikan itu berjalan beriringan,” ujarnya.
Ia berharap hasil forum ini tidak berhenti sebagai wacana teknokratis, melainkan di ikuti dengan komitmen politik dan kebijakan nyata dari pemerintah pusat hingga daerah. *
