dailykota.com PALU – Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, menegaskan pentingnya produk hukum daerah yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Palu, Selasa, 2 Juni 2026.
Rakor yang mempertemukan unsur legislatif dan pemerintah daerah se-Sulawesi itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi yang adaptif, berkualitas, dan sejalan dengan agenda reformasi hukum nasional.
Bagi Rico, keberadaan produk hukum daerah tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Produk hukum daerah sangat menentukan arah pembangunan ke depan. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Rico.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkaya perspektif dalam menjalankan fungsi legislasi. Berbagai masukan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, menurutnya, dapat menjadi referensi dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan implementatif.
Rico menegaskan, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah membaca peluang di tengah berbagai regulasi dan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, setiap daerah harus mampu berinovasi tanpa mengabaikan koridor hukum yang berlaku.
“Dengan berbagai ketentuan yang ada, termasuk kebijakan efisiensi anggaran, kita harus mampu melihat peluang untuk mendorong pembangunan. Namun semua itu harus tetap berjalan sesuai aturan dan memiliki landasan hukum yang kuat,” katanya.
Rico juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, DPRD Kota Palu memperoleh berbagai masukan terkait evaluasi kepatuhan produk hukum daerah, harmonisasi regulasi, hingga strategi memperkuat peran daerah dalam mendukung reformasi hukum nasional.
Rico berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah, sehingga setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan daerah. Produk hukum harus mampu mendukung pembangunan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi 2026 turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, para Ketua Bapemperda DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi, sekretaris daerah, kepala biro hukum, kepala bagian hukum, serta unsur Forkopimda.
Kegiatan yang mengusung tema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Mendukung Reformasi Hukum Nasional” tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas regulasi daerah sebagai penopang pembangunan yang berkelanjutan.
