dailykota.com PALU – Wakil rakyat dari DPRD Kota Palu, M. Sultan Amin B, menyambangi Lorong TPA di Kelurahan Baru, Palu Barat, Selasa, 15 April 2025, dalam rangka reses Caturwulan I Tahun Sidang 2025. Agenda ini menjadi momen penting untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.
Di hadapan puluhan warga, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar rutinitas dewan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat legislatif.
“Reses ini bukan hanya formalitas, ini adalah ruang komunikasi yang kami manfaatkan untuk mendengar langsung suara rakyat,” ujar Sultan Amin.
Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat Presiden RI, Prabowo Subianto, tentang pentingnya kerja nyata demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana di amanatkan dalam program Asta Cita.
Selama sesi dialog, warga mengusulkan berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengadaan perlengkapan kegiatan sosial seperti tenda dan sound system, hingga perbaikan sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Sultan menegaskan akan menyampaikan seluruh aspirasi itu ke dinas teknis yang berwenang, serta mendorong percepatan prosesnya.
“Kami siap memfasilitasi, asal usulannya jelas dan di sampaikan dalam bentuk proposal atau tertulis di lembar aspirasi yang tersedia,” ucapnya.
Soal perbaikan tempat pengajian, ia mengingatkan pentingnya kejelasan status lahan agar bisa di usulkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Jika lahannya masih atas nama pribadi, tentu harus ada proses hibah terlebih dahulu,” jelasnya.
Dalam forum itu, seorang warga bernama Anwar juga menyoroti bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan layanan BPJS gratis yang di nilai belum merata. Sultan menjelaskan bahwa penerima PIP harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun ia berjanji akan membantu mengoordinasikan hal tersebut ke kelurahan dan dinas terkait.
“Kami bukan pengambil keputusan, tapi kami adalah penghubung agar suara masyarakat bisa sampai ke pemerintah,” tutup Sultan.
