dailykota.com, PALU – Anggota , , menggelar kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat () Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025, Rabu, 16 April 2025, di Kelurahan Watusampu.

Reses tersebut hanya dihadiri oleh dari Kepala , Dinas , dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu. Ketidakhadiran Camat Ulujadi dan (DLH) Kota Palu menjadi sorotan utama Haekal, yang mengaku kecewa lantaran keduanya telah di undang secara resmi maupun pribadi.

“Saya kecewa karena Camat dan DLH tidak hadir. Kehadiran mereka penting, karena masyarakat ingin tahu sejauh mana peran pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan di wilayah Watusampu,” tegas Haekal.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan air bersih, penambahan daya 900 watt untuk dan usaha kapal. Hingga permintaan tujuh gorong-gorong dan sumur galian untuk mendukung usaha bangker air.

Masyarakat juga meminta bantuan untuk perbaikan pagar yang saat ini masih menggunakan seng seadanya. Serta penambahan daya listrik di masjid.

Salah satu keluhan utama warga adalah soal ketersediaan air bersih. Seorang warga menjelaskan bahwa sejak 2023, proyek pembangunan instalasi air bersih senilai Rp2,2 miliar belum juga mengalirkan air ke rumah-rumah warga hingga kini.

Menanggapi permintaan dap celup, alat penyedot air bersih ke kapal, Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan siap membelinya menggunakan dana pribadi.

“Kalau menunggu dari anggaran , prosesnya panjang. Karena ini kebutuhan mendesak warga, saya siap akomodir dari uang pribadi,” ujarnya.

Warga juga mendesak pemerintah agar mengevaluasi ulang izin perusahaan yang beroperasi di Watusampu. Mereka mempertanyakan legalitas dan kelengkapan izin yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut.

Haekal menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan berada di tangan pemerintah provinsi. Namun DPRD tetap bisa mendorong transparansi dan pengawasan terhadap dampak perusahaan terhadap masyarakat. hn