dailykota.com DONGGALA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di jadwalkan bersama Komisi III DPRD Donggala pada Selasa, 18 Februari 2025, berlangsung tanpa kehadiran PT Bosowa Tambang Indonesia (BTI). Ketidakhadiran perusahaan tambang ini memicu sorotan, mengingat undangan resmi telah dikirimkan sebelumnya oleh Sekretariat DPRD.
Meski tanpa perwakilan PT BTI, rapat tetap berjalan dengan di hadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Banawa, dan Kepala Desa Loli Saluran. Hingga pukul 15.00 WITA, perwakilan PT BTI tak kunjung hadir. Memunculkan dugaan bahwa perusahaan kurang kooperatif dalam menyikapi persoalan yang berkembang.
Ketua Komisi III DPRD Donggala, Sudirman, menegaskan bahwa PT BTI harus menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap aktivitas tambang yang mereka jalankan. Ia meminta Kepala Desa Loli Saluran, Agus Priyono, untuk mengonfirmasi kembali kehadiran perusahaan.
“Pak Kades, bagaimana PT BTI? Karena Anda dekat dengan mereka, tolong konfirmasi kembali. Sementara itu, kita mulai saja RDP-nya,” ujar Sudirman di Ruang Sidang II DPRD Donggala.
Agus Priyono menyatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan PT BTI, dan perusahaan mengklaim sedang dalam perjalanan menuju lokasi. “Mereka mengatakan sudah dalam perjalanan dan berada di Desa Loli Dondo,” ungkapnya.
Selain membahas ketidakhadiran PT BTI, Agus Priyono juga mengklarifikasi bahwa kejadian longsor di Desa Loli Saluran yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini juga di perkuat oleh Camat Banawa, Rustam Bahe, yang menilai bahwa informasi di media sosial terlalu di besar-besarkan.
Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam atas persoalan ini. Pansus Pertambangan, Pajak, dan CSR akan segera di bentuk usai Lebaran Idulfitri untuk mengawal isu pertambangan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Setelah Lebaran, kita akan membentuk Pansus untuk membahas pertambangan, pajak, dan CSR. Ini penting agar perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak operasional mereka,” ujar Taufik.
Ketidakhadiran PT BTI dalam rapat ini semakin memperkuat anggapan bahwa perusahaan kurang transparan dalam menghadapi permasalahan di lapangan. DPRD Donggala memastikan akan terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat.
