, DAILYKOTA – Kapolda Irjen Pol Nasri melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan Layanan berjalan cepat sesuai standar operasional prosedur pada Rabu 16/07. Dalam peninjauan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu tersebut ia menekankan pentingnya efisiensi waktu demi kenyamanan warga yang mengurus dokumen.

Kunjungan yang berlangsung di Jalan Soekarno Hatta ini bertujuan mengecek kesiapan fasilitas serta integritas personel di lapangan. Kapolda didampingi jajaran Pejabat Utama melihat langsung bagaimana proses administrasi kepolisian diberikan kepada masyarakat agar tetap transparan dan akuntabel.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang pemohon layanan. Pastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Irjen Pol Nasri, Kapolda Sulawesi Tengah.

Pihak kepolisian menetapkan target durasi pengerjaan dokumen yang sangat ketat untuk meningkatkan kedisiplinan anggota. Berdasarkan aturan internal setiap proses registrasi hingga penerbitan Layanan SKCK Polda tidak boleh melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan.

adalah wajah . Kepercayaan masyarakat dibangun dari kualitas pelayanan yang diberikan setiap hari. SKCK harus selesai maksimal 30 menit, itu bentuk disiplin dan komitmen kita,” kata Irjen Pol Nasri, Kapolda Sulawesi Tengah.

Guna mendukung kenyamanan pemohon institusi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar pada tahun 2026 untuk peningkatan fasilitas. Saat ini terdapat sekitar 45 personel yang bertugas dalam tiga shift di lingkungan Polda Sulawesi Tengah untuk melayani pengaduan masyarakat dan surat kehilangan.

“Kapolda ingin memastikan pelayanan di benar-benar berjalan sesuai standar dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. SPKT sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis,” kata Kombes Pol Achmad , Kabidhumas Polda Sulteng.

Langkah tegas ini diharapkan mampu memperkuat citra kepolisian di mata publik melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang modern. Evaluasi rutin akan terus dilakukan terhadap kinerja anggota agar standar kecepatan 30 menit tersebut tetap terjaga secara konsisten di masa mendatang.