dailykota.com PALU — KARSA Institute kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai aktor masyarakat sipil dengan menggelar dialog publik bertajuk “Membedah Visi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, Kamis, 3 Juli 2025.
Bertempat di SATRIYA Room, Kantor KARSA Institute, kegiatan ini membedah arah kebijakan pembangunan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang di tuangkan dalam sembilan program prioritas dan di bingkai dalam empat pilar utama: Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.
Empat pilar tersebut sebelumnya kembali di tekankan Gubernur dalam Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi pada 5 Maret 2025 lalu.
“Setiap sen yang kita keluarkan harus menyentuh empat aspek ini,” ujar Anwar Hafid saat itu.
Direktur KARSA Institute, Rahmat Saleh, dalam sambutan pembukanya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menilai, meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah cukup tinggi—mencapai 10 hingga 11 persen dan menjadi salah satu tertinggi di Indonesia—kualitas pertumbuhan tersebut masih belum merata.
“Pertumbuhan ekonomi kita memang tinggi, tapi belum inklusif. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi dan angka kemiskinan fluktuatif,” ungkap Rahmat.
Data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan, tingkat pengangguran pada 2023 mencapai 3,49% atau sekitar 58.500 orang. Dengan konsentrasi tertinggi di Kota Palu dan Kabupaten Morowali. Sementara itu, data BPS mencatat angka pengangguran sedikit lebih rendah di angka 2,95% pada 2023. Turun menjadi 2,94% di tahun berikutnya.
“Pertanyaannya, apakah manfaat pertumbuhan ekonomi ini sudah benar-benar di rasakan oleh masyarakat kelas bawah? Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tambahnya.
Dalam dialog itu, Rahmat juga menyoroti menurunnya kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tengah akibat tekanan industri ekstraktif. Ia menegaskan pentingnya mendorong konsep Green Economy dan pembangunan berkelanjutan masuk secara substansial dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD 2025–2029 yang masih dalam tahap rancangan awal (Ranwal).
“Kami ingin memastikan isu lingkungan tidak menjadi pelengkap, tapi menjadi elemen inti dalam perencanaan pembangunan jangka menengah,” tegasnya.
Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Sulteng, Subhan Basir, dalam pemaparannya menyampaikan proyeksi visi pembangunan daerah lima tahun ke depan. Salah satu target RPJMD 2025–2029 ialah menurunkan angka kemiskinan dari 10,85–11,00% menjadi 6,20–7,20% pada 2029. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di targetkan meningkat dari 81,75% (2025) menjadi 82,60% pada 2029. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi fokus, naik dari capaian saat ini ke angka yang sama, 82,60%.
“Visi ini tertuang dalam misi ketiga, yaitu membangun infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. Salah satunya terwujud dalam program ‘Berani Makmur‘ yang memuat agenda-agenda lingkungan hidup,” jelas Subhan.
Ia menambahkan, seluruh visi dan misi tersebut akan di jabarkan lebih rinci dalam program dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.
Dialog ini di harapkan mampu menjadi ruang kontribusi konstruktif dari masyarakat sipil dalam memastikan arah pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. *
