Palu – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan sejumlah catatan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara , Dr. Alimuddin Pa’ada. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan investasi, terutama dalam sektor pertambangan.
Dia menjelaskan ini upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan tambang dapat meningkatkan risiko bencana.
“Pemerintah seharusnya lebih kreatif dalam mengelola atau menggali potensi lain, yang tak kalah menjanjikan. Seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan,” ujar Alimuddin saat rapat paripurna Pembahasan/Penetapan Ranperda APBD Sulteng Tahun Anggaran 2024. Di ruang sidang utama DPRD Sulteng. Senin, 16 Oktober 2023.
Selain memberikan kritik, fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Atas peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan PAD Sulteng masih sangat tergantung pada sektor pertambangan.
Fraksi Gerindra Sulteng berharap agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab. Atas pajak dan retribusi dapat mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari hasil retribusi dan pajak, seharusnya sebagian besar dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya yang akan mendukung kemajuan daerah,” tambahnya.
Di akhir paparannya, Fraksi ini menyatakan persetujuannya terhadap pembahasan lebih lanjut terkait Raperda APBD 2024. (hn/*)
