MANADO, DAILYKOTA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan streamlining BUMN yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dengan memangkas anak dan cucu perusahaan yang tidak relevan.
Dalam kunjungan kerja reses di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/08), Firnando menegaskan kebijakan ini akan fokus pada sektor energi seperti Pertamina dan PLN. “Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara,” kata Firnando.
Menurut data, jumlah entitas BUMN saat ini mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Targetnya, akan dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan yang lebih terintegrasi. “Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah I itu.
Kebijakan ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Firnando menekankan, proses streamlining BUMN tidak akan dilakukan melalui PHK, melainkan konsolidasi struktur. “Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina,” jelasnya.
DPR RI melalui Komisi VI mendorong percepatan implementasi kebijakan ini. Firnando menambahkan, “Menurut saya ini harus lebih cepat lagi streamlining-nya, harus cepat lagi dan harus lebih efektif lagi.”
Pertamina akan memisahkan unit usaha non-core seperti rumah sakit dan bisnis penerbangan untuk fokus pada energi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menghemat anggaran negara.
