dailykota.com PALU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Moh. Arus Abdul Karim, menghadiri rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulteng yang berlangsung di ruang kerja gubernur, Senin, 15 September 2025.
Rapat dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah dan diikuti unsur Forkopimda, termasuk Kapolda, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Danrem 132/Tadulako, Kajati, Danlanal, perwakilan TNI AU, serta jajaran pemerintah daerah.
Agenda rapat menyoroti berbagai isu strategis daerah, salah satunya penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang kerap menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Ketua DPRD Sulteng menegaskan, persoalan tambang ilegal sudah lama menjadi perhatian bersama. Karena itu, rapat ini diharapkan melahirkan langkah konkret yang lebih terukur, khususnya dalam menyinergikan kerja pemerintah daerah, satgas di lapangan, hingga kebijakan di tingkat pusat.
“Masalah tambang ilegal, termasuk praktik illegal fishing dan aktivitas ilegal lainnya, harus ditangani secara serius. DPRD Sulteng siap mendorong penguatan kebijakan agar masyarakat tidak lagi dirugikan dan solusi jangka panjang bisa segera diwujudkan,” ungkapnya.
Rapat Forkopimda ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Tengah. *
