dailykota.com PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu tengah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah daerah untuk memperkuat pembahasan kebijakan serta mencari referensi regulasi yang relevan bagi penyusunan peraturan di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Palu, Husna, mengatakan, kunjungan kerja (kunker) tersebut bertujuan memastikan setiap rancangan kebijakan yang di bahas DPRD memiliki landasan hukum kuat dan selaras dengan regulasi nasional.
Salah satu rombongan yang melakukan perjalanan dinas adalah Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD). Mereka melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kunjungan lapangan ke Kota Bandung.
“Bandung menjadi tujuan karena mereka telah menyesuaikan Perda BMD dengan regulasi baru,” ujar Husna, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, Kota Palu sudah memiliki Perda BMD, namun masih perlu di sesuaikan dengan perubahan dari Permendagri Nomor 19 ke Permendagri Nomor 72 Tahun 2024. Perubahan tersebut cukup signifikan, terutama pada aspek pengelolaan aset dan nilai-nilai kearifan lokal.
“Masih ada beberapa klausul yang perlu di selaraskan antara legislatif dan eksekutif. Karena itu, Pansus mencari referensi ke daerah yang sudah menerapkan perda baru serta berkonsultasi langsung dengan Kemendagri,” tambahnya.
Selain Pansus BMD, Komisi A DPRD Kota Palu juga melakukan kunjungan ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta. Agenda ini bertujuan memperkuat kapasitas armada Damkar Palu sekaligus menjajaki peluang bantuan armada dari luar negeri.
“Ada potensi bantuan armada dari Jepang atau Korea, tapi ada persyaratan khusus. Karena itu, DPRD menjalin komunikasi dengan DPRD DKI dan Dinas Damkar DKI untuk membuka jalur kerja sama,” jelas Husna.
Sementara itu, Komisi B DPRD Kota Palu berkunjung ke Dinas Sosial Kota Bandung dan Kabupaten Sleman. Di Bandung, mereka membahas penanganan anak putus sekolah, sedangkan di Sleman meninjau program lumbung air tadah hujan.
“Kami ingin mengadopsi praktik baik dari daerah lain agar bisa di terapkan di Palu. Terutama dalam penanganan sosial dan pengelolaan sumber daya air,” ungkapnya.
Menurut Husna, inovasi seperti lumbung air di Sleman sangat relevan dengan kondisi geografis Palu yang masih menghadapi persoalan keterbatasan air bersih.
“Beberapa wilayah seperti Kawatuna masih kesulitan air bersih, sementara layanan PDAM belum maksimal. Karena itu, konsep lumbung air bisa menjadi solusi alternatif,” tutupnya. zal/hn
