dailykota.com JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dr. Reny A Lamadjido, terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri smelter dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Demi memperkuat peluang ini, ia melakukan audiensi dengan Menteri Investasi/BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2025.
Audiensi ini juga di hadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka. Ketiga provinsi ini memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia, sehingga optimalisasi investasi dan pembagian DBH menjadi agenda penting.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menyambut baik inisiatif tiga provinsi tersebut. Ia menekankan bahwa potensi industri nikel harus di kelola dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil.
“Kami siap mendukung peningkatan PAD dari industri nikel yang telah masuk dalam rantai hilirisasi. Untuk itu, kami meminta setiap provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait,” ujar Rosan.
Dari sisi Dana Bagi Hasil (DBH), Kementerian Keuangan menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah penghasil. Dan akan di salurkan sesuai aturan tanpa penundaan.
Menanggapi hal itu, Wagub Reny Lamadjido mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan memastikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB untuk segera di bahas.
Selain mengoptimalkan PAD dari hilirisasi nikel, Wagub Sulteng juga menyoroti potensi pajak dari air permukaan, alat berat, dan bahan bakar minyak (BBM). Sebagai sumber pendapatan daerah yang menjanjikan.
“Hilirisasi adalah kunci peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan visi Indonesia Emas,” tegasnya.
Audiensi ini menandai langkah konkret Sulteng dalam memperjuangkan haknya sebagai daerah penghasil sumber daya alam. ekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat.
