dailykota.com PALU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Kemitraan mendorong aksi nyata menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berlangsung di Hotel Rama Palu, 16–17 Mei 2025.
Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari perwakilan 20 desa serta 13 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota di Sulteng mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Results-Based Payment (RBP) GCF-REDD+ Sulteng yang di biayai Green Climate Fund. Dan di laksanakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Kemitraan.
“Mitigasi dan adaptasi iklim tak bisa hanya di jalankan pemerintah. Masyarakat adalah garda terdepan,” ujar Abdul Rauf, tim ahli DLH Sulteng. Ia menambahkan bahwa strategi mitigasi seperti pengurangan emisi dan penguatan serapan karbon harus di barengi dengan pendekatan adaptasi berbasis kearifan lokal. Seperti penggunaan varietas tanaman tahan iklim dan pola tanam tumpang sari.
Ia menekankan, praktik tradisional seperti gotong royong dan pengetahuan lokal yang di wariskan leluhur merupakan kekuatan penting dalam menghadapi krisis iklim yang kian nyata.
Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016 dan berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% secara mandiri dan hingga 45% dengan bantuan internasional. Di tingkat daerah, Sulawesi Tengah berperan aktif dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), dan menjadi salah satu provinsi penerima manfaat insentif berbasis hasil dari GCF.
Sementara itu, Edy Witjaksono selaku Program Manager Kemitraan Sulteng menjelaskan bahwa program ini juga menguatkan Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai salah satu fokus utama di sektor lingkungan hidup.
“Hari ini kami mulai dengan sosialisasi dan penguatan Proklim agar desa-desa rawan perubahan iklim bisa lebih tangguh ke depan,” ujarnya.
Dari total 1.842 desa di Sulawesi Tengah, hanya 20 desa dengan tingkat kerentanan tinggi yang terlibat pada tahap awal ini. Namun, kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi perluasan aksi iklim berbasis masyarakat di seluruh wilayah Sulteng. **
