dailykota.com PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Sosial melanjutkan rangkaian Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pembahasan teknis selama dua hari, yang dipusatkan di Swiss-Belhotel Silae Palu, 20–21 November 2025.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Farid R. Yotolembah, memaparkan kebijakan pemutakhiran DTSEN, proses alokasi data ke kabupaten/kota, serta perkembangan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso.
Farid menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga desil 1–2.
“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan generasi dari keluarga sangat miskin mendapat akses pendidikan yang layak dan terarah,” ujarnya.
Pada sesi berikutnya, narasumber dari Kemensos RI menyampaikan materi mengenai mekanisme pengelolaan DTSEN dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Memasuki hari kedua, rakor di fokuskan pada desk evaluasi Sekolah Rakyat. Seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota memaparkan kondisi terkini, progres, tantangan, dan rekomendasi untuk memperkuat layanan pendidikan berasrama.
Desk evaluasi ini di gelar untuk menyeragamkan standar layanan, memastikan penguatan program berjalan terukur, dan sesuai pedoman nasional.
Di waktu yang sama, Dinas Sosial Provinsi juga menggelar desk penyelarasan program kerja bersama kabupaten/kota. Pembahasan di arahkan pada sinkronisasi kebijakan, kesiapan program prioritas 2025, serta penguatan koordinasi teknis.
Rangkaian kegiatan resmi di tutup oleh Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Kiki Rezqi Ramdaniasari. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama, integrasi data yang akurat, dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami berharap hasil rakor ini menjadi langkah nyata memperkuat efektivitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
