dailykota.com PALU — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Public–Private Mix (PPM) serta integrasi TB–HIV di Hotel Sentral Palu, 8–11 Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan perwakilan kabupaten/kota, Bappeda, Kanwil Pemasyarakatan, BPJS, mitra pembangunan, serta fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sulteng, dr. Jumriani, M.H, membuka kegiatan tersebut dengan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis (TBC).
Menurutnya, Public–Private Mix tidak hanya sekadar kerja sama administratif, tetapi komitmen bersama memastikan seluruh pasien TBC mendapat layanan diagnosis dan pengobatan bermutu di mana pun mereka berobat.
“PPM adalah komitmen moral dan strategis seluruh sektor agar setiap pasien TBC mendapat layanan sesuai standar nasional,” ujar dr. Jumriani.
Dalam paparannya berjudul Kebijakan dan Strategi Public–Private Mix (PPM) dalam Penanggulangan TBC, ia memaparkan bahwa Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia untuk jumlah kasus dan kematian akibat TBC, berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024. Pemerintah menargetkan penurunan insidensi hingga 80 persen dan angka kematian 90 persen pada 2030. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
dr. Jumriani juga menekankan pentingnya keterlibatan fasilitas kesehatan swasta, tempat praktik dokter mandiri, serta dunia kerja. Ia mencontohkan kolaborasi yang sudah berjalan di Sulteng, seperti MoU antara puskesmas dan klinik swasta, pelibatan klinik TNI-Polri. Serta dukungan perusahaan dalam penerapan Permenaker Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja.
“Keberhasilan program TBC bergantung pada dukungan lintas instansi, dunia kerja, dan pemerintah desa,” tegasnya. hmd/hn
