dailykota.com BANGGAI – Pasangan calon Gubernur dan 2, Anwar Hafid dan . Reny Lamadjido, kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan konflik agraria yang membelit di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Banggai. Jumat, 25 Oktober . Di dampingi aktivis agraria Eva Bande, mereka menyerukan perubahan untuk melindungi hak rakyat atas tanah dan mengembalikan kedaulatan petani.

menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak pada rakyat dan bebas dari pengaruh , agar keadilan dapat terwujud. “Pemerintah tidak boleh terlibat konflik kepentingan dengan perusahaan mana pun. Kami berkomitmen untuk berdiri tegak bersama rakyat dan menyelesaikan konflik agraria dengan tegas, tanpa mengorbankan hak-hak mereka,” ungkapnya.

Sebagai bukti keseriusannya, Anwar mengisahkan keberhasilannya saat menjabat di Morowali. Di mana ia menginstruksikan pengukuran ulang lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan. Langkah tersebut berhasil mengembalikan lebih dari 300 hektar lahan yang semula di kuasai perusahaan kepada masyarakat.

“HGU itu bukan kitab suci, bisa di revisi jika melanggar hak rakyat,” tegasnya.

Eva Bande, yang turut hadir, menggarisbawahi pentingnya pemimpin yang memihak pada keadilan sosial dan berani menghadapi tekanan korporasi. Ia menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mau mendengarkan aspirasi petani dan bertindak nyata untuk melindungi tanah-tanah mereka.

Anwar juga menegaskan bahwa pemimpin yang di butuhkan bukanlah yang fokus pada kepentingan pribadi atau penguasaan pribadi.

“Kita butuh pemimpin yang mengutamakan martabat rakyat, bukan jumlah tanah atau kekayaannya,” katanya di hadapan para petani, tokoh adat, dan .

Menjelang hari pemilihan pada 27 November mendatang, pasangan Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido semakin intensif menggalang dukungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen dalam menyelesaikan konflik agraria dan melindungi tanah rakyat di Sulawesi Tengah. *