PALU, DAILYKOTA – Nasib 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat perhatian Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Ia meminta proses pemutusan kerja tersebut diperiksa secara menyeluruh agar tidak ada hak pekerja yang terabaikan.
Komitmen itu disampaikan Anwar saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin, 9 November 2026. Pertemuan tersebut membahas dampak PHK terhadap puluhan pekerja sekaligus mencari jalan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Anwar menegaskan, perusahaan tidak boleh mengambil keputusan PHK secara sepihak tanpa memperhatikan prosedur dan aturan ketenagakerjaan. Setiap proses harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar keputusan perusahaan tidak dipengaruhi persoalan pribadi atau ketidaksukaan terhadap pekerja tertentu. Menurutnya, setiap keputusan harus berlandaskan fakta dan ketentuan hukum.
Untuk memastikan seluruh pekerja terdampak terdata, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi. Pemerintah akan memeriksa data tersebut sebagai dasar tindak lanjut.
Pemprov Sulteng juga menyiapkan mediasi lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.
Anwar berharap perusahaan dan perwakilan pekerja dapat duduk bersama untuk membahas persoalan secara terbuka. Pemerintah, katanya, akan mengawal proses tersebut agar penyelesaian berjalan objektif dan adil.
Bagi pemerintah daerah, persoalan PHK bukan sekadar urusan perusahaan dan pekerja. Proses penyelesaiannya juga harus memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta seluruh pihak menjalankan kewajibannya sesuai aturan.
Anwar menegaskan, pemerintah ingin persoalan ini menemukan jalan keluar tanpa merugikan salah satu pihak.
