dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan penanganan korban gempa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong tetap menjadi prioritas pemerintah meski masa tanggap darurat telah berakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara), pendataan kerusakan rumah, serta penyusunan program rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Komitmen itu disampaikan Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis, 2 Juli 2026. Rapat tersebut di ikuti pemerintah kabupaten terdampak, BPBD, BMKG, Forkopimda, dan instansi terkait untuk mengevaluasi penanganan pascagempa yang terjadi pada 16 Juni 2026.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan perubahan status dari tanggap darurat menuju masa transisi tidak boleh mengurangi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, status kebencanaan hanya merupakan mekanisme administrasi, sedangkan pelayanan kepada korban harus terus berjalan hingga proses pemulihan selesai.
“Penanganan korban bencana harus terus berjalan, apa pun statusnya. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapat perlindungan dan bantuan sampai benar-benar pulih,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pendataan kerusakan rumah dan kebutuhan warga terdampak. Ia menilai data yang akurat menjadi kunci agar bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan seluruh data kerusakan rumah dan kebutuhan masyarakat sudah lengkap dan tervalidasi. Tahap pemulihan sangat bergantung pada akurasi data,” ujarnya.
Selain pendataan, Anwar Hafid menetapkan pembangunan hunian sementara sebagai prioritas utama. Ia menegaskan masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat membutuhkan tempat tinggal yang layak selama menunggu pembangunan hunian tetap.
Menurutnya, huntara yang di bangun bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang aman dan nyaman untuk ditempati dalam jangka waktu lebih lama.
“Yang paling mendesak sekarang adalah pembangunan huntara semi permanen. Jangan sampai proses pembangunan terhenti di tengah jalan karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah harus memastikan ada kepastian pembiayaan hingga pembangunan selesai,” katanya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 4.210 rumah terdampak gempa di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Berdasarkan tingkat kerusakan, sebanyak 2.551 rumah mengalami rusak ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah rusak berat. Rumah-rumah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas pembangunan hunian sementara.
Dalam rapat tersebut, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan pemerintah daerah telah memasuki masa transisi menuju pemulihan. Meski demikian, seluruh pekerjaan yang belum tuntas saat masa tanggap darurat tetap di lanjutkan.
Ia mengungkapkan gempa bumi mengakibatkan tiga warga meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi kini memprioritaskan pembangunan huntara bagi 266 keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat.
Selain itu, pemerintah daerah telah membuka kembali akses jalan menuju Lembah Tongoa yang sebelumnya terputus akibat gempa. Distribusi air bersih ke wilayah terdampak juga terus di pulihkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami memang sudah memasuki masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang mempercepat pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujar Rizal.
Rapat koordinasi tersebut turut di hadiri Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Asbudianto, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forkopimda, serta seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.
