PALU, DAILYKOTA – Sebanyak 18 keluarga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu, segera memasuki proses relokasi setelah pemerintah dan pihak perusahaan menyepakati penyediaan rumah serta lahan tempat tinggal baru bagi mereka.
Kesepakatan yang ditandatangani di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 9 November 2026, menetapkan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN).
Pemerintah provinsi akan membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 untuk 18 kepala keluarga penerima manfaat. Setiap rumah juga akan dilengkapi instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT LPN dan PT Intim Abadi Persada menyiapkan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Pihak perusahaan juga wajib memastikan lahan tersebut berstatus clear and clean, sehingga tidak menyisakan sengketa dengan pihak lain.
Untuk menjamin kepastian batas lahan, BPN Kota Palu akan melakukan pengukuran dan pemetaan. Perusahaan bertanggung jawab memasang batas setiap bidang tanah serta menerbitkan peta bidang paling lambat 10 November 2026.
Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari 2027 dan harus selesai paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga akan membantu memindahkan barang-barang milik warga ke lokasi baru.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh pihak memenuhi kewajiban masing-masing sesuai jadwal. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus benar-benar diwujudkan agar warga memperoleh kepastian tempat tinggal.
Anwar juga meminta Pemerintah Kota Palu mendukung pembangunan fasilitas pendukung, seperti jalan lingkungan dan drainase, sehingga kawasan relokasi dapat memenuhi kebutuhan dasar penghuninya.
Bagi warga, kesepakatan ini membuka harapan untuk mengakhiri ketidakpastian tempat tinggal yang selama ini mereka hadapi. Perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah membantu mencari penyelesaian.
Warga berharap pembangunan rumah dan penyediaan lahan segera berjalan sesuai rencana agar mereka dapat menempati lingkungan baru dengan lebih tenang.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal penyelesaian persoalan LIK Tondo. Kepastian bagi 18 keluarga tersebut kini bergantung pada pelaksanaan seluruh komitmen, mulai dari penyiapan lahan hingga pembangunan rumah dan pemindahan warga.
