PALU, DAILYKOTA – Konflik lahan yang membayangi warga Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu, mulai menemukan jalan penyelesaian. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido memfasilitasi kesepakatan antara warga dan dua perusahaan terkait, Senin, 9 November 2026.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Melalui kesepakatan tersebut, sebanyak 18 kepala keluarga (KK) yang terdampak persoalan lahan akan mendapatkan rumah permanen dan lahan relokasi. Pemerintah provinsi akan membangun 18 unit rumah tipe 36, sementara kedua perusahaan menyiapkan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo.
Anwar menegaskan, penyelesaian konflik harus mengutamakan perlindungan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kedua kepentingan tersebut berjalan tanpa mengorbankan hak warga.
“Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas,” tegas Anwar.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan masyarakat berlarut-larut hanya karena masalah tersebut berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung kepala daerah.
Bagi Anwar, kepastian hidup masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjalankan tanggung jawab sesuai kesepakatan, bukan sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen.
Penyelesaian ini melibatkan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Pemerintah Kota Palu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, Kadin, serta pihak perusahaan. Ketua Satgas PKA Eva Bande turut hadir dalam proses kesepakatan tersebut.
Anwar berharap langkah bersama ini menjadi contoh penyelesaian konflik agraria yang mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Palu mendukung penyediaan fasilitas umum, termasuk jalan lingkungan dan drainase, agar kawasan relokasi nantinya layak dihuni.
Meski kesepakatan telah ditandatangani, Anwar mengingatkan bahwa penyelesaian belum benar-benar tuntas sebelum seluruh kewajiban direalisasikan.
“Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” tegasnya.
