dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai dasar utama kebijakan. Salah satu fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Sulteng.
Penegasan tersebut di sampaikan Anwar Hafid saat memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rapat di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Gubernur, setiap perencanaan pembangunan tidak boleh lagi di buat tanpa dukungan data yang akurat. Ia bahkan mengaku secara langsung meminta seluruh kepala OPD menelusuri dan membedah data hingga ke tingkat paling rinci.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data,” tegas Anwar Hafid.
Dari hasil analisis data tersebut, pemerintah menemukan adanya hubungan kuat antara angka kemiskinan dengan kondisi perumahan masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni.
Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan jumlah RTLH yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar. Karena itu, pemerintah menjadikan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai pintu masuk utama untuk menekan angka kemiskinan.
“Kalau kita ingin menurunkan kemiskinan, maka pintu masuknya harus jelas. Dari data yang kita lihat, salah satu faktor paling kuat adalah kondisi rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Menurut Anwar Hafid, penanganan RTLH tidak hanya menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga membuka peluang intervensi pembangunan lintas sektor.
Ketika rumah masyarakat di perbaiki, berbagai program lain seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, sanitasi. Hingga infrastruktur dasar dapat langsung terintegrasi dalam satu sasaran pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 70 hingga 78 ribu rumah tidak layak huni yang perlu di tangani di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Gubernur memastikan penanganan RTLH akan di lakukan melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Serta dukungan dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam waktu dekat, Gubernur berencana mengundang seluruh bupati serta perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab dalam penanganan RTLH tersebut.
“Kalau datanya sudah benar, semua harus menggunakan data yang sama. Tidak boleh lagi ada anggaran yang menyimpang dari sasaran,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi data, pemerintah juga akan melakukan validasi data RTLH secara menyeluruh dengan melibatkan perguruan tinggi atau konsultan profesional.
Anwar Hafid menegaskan bahwa setelah data di nyatakan valid, seluruh program pembangunan harus mengacu pada satu basis data yang sama agar anggaran benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
Di akhir arahannya, Gubernur menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman kerja pemerintah daerah ke depan. Yaitu data sebagai dasar kebijakan, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem pemerintahan.
“Kalau data sudah kuat, inovasi akan lebih tepat sasaran, dan digitalisasi akan memastikan semua kebijakan berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” pungkasnya.
