dailykota.com SURABAYA – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mendorong peningkatan infrastruktur jalan di daerahnya. Salah satu upaya strategisnya yakni melakukan kunjungan kerja ke Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, untuk mempelajari pengelolaan dan perencanaan pembangunan jalan yang efektif dan efisien. Senin, 17 Maret 2025.
Rombongan di pimpin Wakil Ketua Komisi III, Zainal Abidin Ishack, bersama anggota Musliman MM, Royke W. Kalalo, Suardi, Marten Tibe, Takwin, dan Fery Budianto. Turut serta perwakilan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng. Mereka di sambut hangat oleh Kabid Bina Teknik PU Bina Marga Jatim, Nety Herawati, di ruang rapat sekretariat dinas.
Dalam pertemuan tersebut, Nety memaparkan bahwa Pemprov Jatim menangani 1.671,32 km jalan provinsi yang tersebar di seluruh wilayah. Pengelolaannya di percayakan kepada 11 UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang menjadi ujung tombak pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Setiap UPT bertanggung jawab menjaga kemantapan jalan di wilayahnya. Saat ini, tingkat kemantapan jalan kami mencapai 89,61 persen,” ungkap Nety.
Ia menjelaskan, seluruh proses pemeliharaan rutin di lakukan melalui metode e-Katalog dengan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan. Tak hanya itu, Dinas PU Bina Marga Jatim juga menghadirkan layanan pelaporan kerusakan jalan secara online dan real-time.
Sistem ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan sesuai dengan kewenangan masing-masing baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat tanggap melalui sistem aduan digital. Ini mendorong transparansi dan percepatan perbaikan,” tambahnya.
Zainal Abidin mengapresiasi inovasi yang di lakukan Pemprov Jatim. Ia menilai pendekatan berbasis teknologi dan efisiensi anggaran seperti ini bisa menjadi inspirasi dalam membenahi sistem pengelolaan jalan di Sulawesi Tengah.
“Kunjungan ini sangat membuka wawasan kami, terutama soal strategi pemeliharaan jalan yang tepat sasaran dan efisien. Kami akan mengkaji kemungkinan penerapan model serupa di Sulteng,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah awal bagi DPRD Sulteng untuk merumuskan kebijakan infrastruktur yang lebih adaptif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *
