daikykota.com POSO — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turun langsung menemui masyarakat Lore Bersaudara, Kabupaten Poso. Untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan perlindungan hak-hak petani di tengah konflik agraria yang melibatkan Badan Bank Tanah. Kunjungan tersebut berlangsung di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore. Minggu, 21 Desember 2025.
Di hadapan warga, Anwar Hafid menegaskan bahwa persoalan lahan yang di hadapi masyarakat setempat telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak beberapa bulan lalu. Ia mengungkapkan, pada 14 Juli 2025, Pemprov Sulteng telah menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk meminta peninjauan ulang atas pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Badan Bank Tanah di wilayah tersebut.
“Masalah ini bukan baru. Sejak Juli lalu kami sudah meminta agar HPL Bank Tanah di Watutau di tinjau kembali. Namun karena dampaknya terus meluas, saya merasa perlu datang langsung dan melihat kondisi riil masyarakat,” kata Anwar Hafid.
Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai kepala daerah. Ia menilai persoalan agraria yang menyangkut kehidupan rakyat tidak bisa diselesaikan hanya melalui laporan administratif.
Dari dialog bersama warga, Gubernur menemukan adanya perbedaan antara data yang di terima pemerintah pusat dengan kondisi faktual di lapangan. Ia menegaskan, meskipun Bank Tanah di bentuk dengan tujuan menjaga aset negara, implementasinya tidak boleh mengorbankan hak masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.
“Jika tanah sudah puluhan tahun di garap, ada kebun, rumah, dan menjadi ruang hidup masyarakat, maka itu harus di hormati. Prinsip keadilan agraria tidak boleh di abaikan,” tegasnya.
Gubernur juga meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing tindakan anarkis. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal penyelesaian konflik tersebut secara adil dan bermartabat, serta berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah pusat. */hn
