dailykota.com PALU – DPRD Kota Palu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Laporan Ketarangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu atas pelaksanaan anggaran tahun 2023. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu. Rabu, 27 Maret 2024.
Dalam paparan LKPJ 2023, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, periode 01 Januari hingga 31 Desember 2023, telah di audit hingga tanggal 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan mencapai Rp1,469 triliun atau sekitar 96,07% dari rencana sebesar Rp1,529 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp1,608 triliun atau sekitar 94,99% dari rencana anggaran sebesar Rp1,693 triliun.
Pembiayaan juga terealisasi sebesar Rp165,6 miliar atau sekitar 100,61% dari rencana awal Rp164,6 miliar. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Palu tahun 2023 tercatat sebesar Rp173 miliar.
Hadianto menjelaskan dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
“Wewenang pemerintah daerah terfokus pada urusan pemerintahan konkuren yang di dukung oleh fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Yang di laksanakan oleh perangkat daerah Kota Palu,” jelasnya.
Wali Kota juga menyatakan pada tahun 2023, Pemerintah Kota Palu telah menerapkan 70 kebijakan strategis. Dan menindaklanjuti delapan rekomendasi DPRD pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022. Rekomendasi tersebut telah di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.
Hadianto juga memaparkan pencapaian indikator makro ekonomi Kota Palu di tahun 2023, yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,42% pada tahun 2022 menjadi 4,96% pada tahun 2023. PDRB per kapita juga meningkat dari Rp73.423.481 pada tahun 2022 menjadi Rp79.452.000 pada tahun 2023.
Angka pengangguran terbuka menurun dari 6,15% pada tahun 2022 menjadi 5,65% pada tahun 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga turun dari 6,63% menjadi 6,56%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palu terus meningkat dari 83,26 pada tahun 2022 menjadi 83,71 pada tahun 2023. Mencapai kategori sangat tinggi.
Ketimpangan antar kelompok dan wilayah juga mengalami perbaikan, dari 0,355 menjadi 0,324. Inflasi Kota Palu terus menurun dari 5,81% pada tahun 2022 menjadi 1,87% pada tahun 2023. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Palu juga menunjukkan peningkatan. Menduduki peringkat tertinggi di kawasan Timur Indonesia dan peringkat 11 nasional. Dari 3,62 pada tahun 2022 menjadi 3,92 pada tahun 2023.
Selama tahun 2023, Pemerintah Kota Palu menerima penghargaan baik dari tingkat daerah hingga nasional. Sebanyak 26 penghargaan, termasuk Penghargaan Piala Adipura.
“Terima kasih kepada semua pihak, terutama DPRD Kota Palu, atas kerjasama, kerja keras, bantuan. Dan dukungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai walikota dan wakil walikota Palu,” ungkap Hadianto.
Rapat di tutup dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). (hn/*)
