dailykota.com BANDUNG – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4 persen setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya meningkat 6 persen. Serta jumlah penduduk bertambah 1,1 persen. Pertumbuhan ini memperbesar potensi kecelakaan lalu lintas.
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan hal tersebut dalam Seminar Nasional. “Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia” yang di gelar oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat. Senin, 14 Oktober 2024.
Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu, data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari 103 juta kendaraan, hanya 39 persen masyarakat yang taat membayar pajak.
“Karena itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi. Sehingga kepatuhan meningkat menjadi 51 persen,” jelasnya.
Rivan menambahkan bahwa masalah utama yang di hadapi adalah banyaknya kendaraan yang pajaknya hanya di bayar pada tahun pertama karena tidak terdaftar atas nama pemilik sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif.
Selain itu, Rivan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data santunan Jasa Raharja, terdapat 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun, dengan 27 ribu korban meninggal. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi masalah ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.
“Kami sangat mengapresiasi seminar ini yang di adakan oleh MTI. MTI bisa berperan besar dengan memberikan usulan dan inovasi di bidang transportasi, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Di harapkan ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang aman,” ujar Rivan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, mendorong penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya. Yang meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.
Ia memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan pergerakan di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan volume lalu lintas meningkat 10-15 persen per tahun. “Karena itu, perlu ada penguatan transportasi umum di wilayah metropolitan Bandung Raya,” tegasnya.
Pertumbuhan penduduk yang pesat di Bandung Raya membawa implikasi besar pada kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car. “Pergerakan besar di Bandung Raya memerlukan dukungan transportasi umum yang terintegrasi,” tambah Bey.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir, menyambut baik diskusi ini. Pemerintah pusat, menurutnya, juga fokus membangun konektivitas yang mewujudkan Indonesia-sentris.
“Hari ini saya senang melihat kolaborasi antara masyarakat transportasi, institusi pendidikan ITB, dan pemerintah daerah. Bersama-sama, kita mencari solusi dan berdiskusi tentang transportasi, khususnya angkutan massal perkotaan,” ungkap Menhub.
Seminar tersebut juga di hadiri Ketua Umum MTI Tory Damantoro, Sekjen MTI Haris Muhammadun, Guru Besar ITB Prof. Ir. Harun Al-Rasyid Lubis, yang bertindak sebagai moderator, serta Dewan Pakar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Laode Kamaludin, dan Guru Besar Transportasi UGM, Ketua Dewan Penasehat MTI. *
