PALU, DAILYKOTA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, pada Kamis, 3 September 2026, langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono setelah menerima aspirasi ratusan tenaga kesehatan (nakes) PPPK dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Pertemuan ini fokus pada kepastian status kepegawaian PPPK Nakes Sulawesi Tengah, termasuk bagi PPPK paruh waktu dan tenaga honorer.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur tersebut menjadi wadah penting bagi para tenaga kesehatan untuk menyampaikan keresahan mereka. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, berharap ada kepastian yang setara dengan kebijakan yang telah diberikan kepada tenaga pendidik PPPK.
Merespons hal tersebut, Anwar Hafid tidak hanya menerima aspirasi secara langsung. Di hadapan para tenaga kesehatan, ia menunjukkan keseriusannya dengan menelepon Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. Tujuannya adalah menyampaikan persoalan PPPK Nakes Sulawesi Tengah tersebut langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam komunikasi itu, Anwar mempertanyakan perbedaan kepastian status antara tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Menurutnya, kedua sektor ini memiliki posisi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan publik. Ini menjadi inti dari perjuangan status PPPK Nakes Sulawesi Tengah.
Wamenkes kemudian meminta agar aspirasi tersebut dituangkan dalam surat resmi. Surat ini nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi terbaik bagi PPPK Nakes Sulawesi Tengah.
Anwar pun meminta para perwakilan tenaga kesehatan segera menyelesaikan surat aspirasi tersebut. Dokumen penting ini nantinya akan dibawa dalam agenda kunjungannya ke Jakarta.
“Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” kata Anwar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh upaya tenaga kesehatan memperoleh kepastian status kepegawaian. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen terhadap nasib PPPK Nakes Sulawesi Tengah.
Menurut Anwar, tenaga kesehatan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” ujarnya.
Anwar menambahkan bahwa persoalan PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih menjadi anggota DPR RI, ia mengaku telah sering menerima aspirasi mengenai persoalan kepegawaian PPPK dari berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berjanji akan serius memperjuangkan status PPPK Nakes Sulawesi Tengah.
Ia berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan status tenaga kesehatan PPPK di Sulawesi Tengah, memberikan kepastian yang mereka harapkan.*/hn
