Palu – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulteng, mengharapkan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), dapat menjadikan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng, sebagai panduan dalam menetapkan program kerja pemerintah daerah.
“Bahwa pokok-pokok pikiran dari DPRD Sulteng, merepresentasikan aspirasi masyarakat di daerah ini. Di wujudkan dalam alokasi anggaran untuk tahun 2024,” kata Zainal Abidin Ishak. Saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Di ruang sidang utama DPRD Sulteng. Senin, 16 Oktober 2023.
Dalam hal alokasi belanja, Pemprov Sulteng harus memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kapasitas dan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan harus konsisten dengan visi gubernur yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan Sulawesi Tengah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Dalam sektor ekonomi, mengarah pada peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Harus memenuhi kebutuhan dasar para petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi. Terutama dalam hal penyediaan bibit, benih, dan pupuk,” tambahnya.
Zainal juga menyoroti fluktuasi jumlah penduduk miskin dalam masa bhakti pemerintah daerah 2020-2023. Menurutnya, hingga September 2022, persentase penduduk miskin masih mencapai 12,30%, atau sekitar 389 ribu orang. Salah satu solusi mengatasi kemiskinan adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan sektor lainnya.
Di harapkan Pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,988 triliun, setidaknya menjadi Rp2 triliun.
Alasannya, karena ada penghapusan denda pajak, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, dan perkembangan makroekonomi di Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Mengenai Pemilu tahun 2024, jika secara regulasi memungkinkan, Fraksi Golkar berharap agar Pemprov Sulteng menyediakan alokasi anggaran untuk suksesnya sosialisasi pemilu.
Setelah mengemukakan serangkaian catatan ini, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan untuk membahas lebih lanjut Raperda APBD Tahun 2024 melalui tahapan dan mekanisme pembicaraan selanjutnya. (hn/*)
