dailykota.com PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, kompleks Kantor DPRD Provinsi Sulteng, Senin, 30 Juni 2025.
Acara ini di hadiri Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPR RI Dapil Sulteng, para kepala daerah se-Sulteng, stakeholder pembangunan, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat lebih dari 1,6 juta penduduk miskin di Sulteng.
“Pemprov tidak bisa sendiri. Kita butuh kerja sama kabupaten/kota. Untuk itu, saya tekankan pentingnya prinsip 4K: Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan,” ujar Gubernur.
Gubernur Sulteng juga menetapkan tiga prioritas utama RPJMD 2025–2029, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Ketiganya menjadi fokus intervensi hingga lima tahun ke depan.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sulteng meluncurkan program BERANI Cerdas, yang mencakup wajib belajar 13 tahun plus kuliah, penghapusan pungutan SMA/SMK/SLB Negeri, serta beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau berprestasi.
Sebanyak 2.000 mahasiswa telah di verifikasi sebagai penerima beasiswa dan akan segera menerima transfer langsung ke rekening masing-masing.
“Saya yakin, dalam 10 tahun ke depan, akan ada satu sarjana di setiap rumah,” ujar Anwar optimis.
Untuk sektor kesehatan, program BERANI Sehat memberikan jaminan biaya pengobatan bagi warga kurang mampu, termasuk yang tidak memiliki BPJS atau menunggak iuran. Program ini juga mencakup layanan pengobatan penyakit berat seperti kanker, tumor, dan penanganan korban pembusuran serta kecelakaan tunggal.
Gubernur mendorong kabupaten/kota menyelaraskan program ini agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
“Sekarang BERANI Sehat yang bayar. Jadi anggaran kabupaten/kota bisa di alihkan ke sektor lain,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Pemprov mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak SDM terampil yang siap bekerja di dunia industri. Selain itu, optimalisasi sektor pertanian dan perikanan juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pajak daerah, seperti Pajak Air Permukaan, PKB, dan PBBKB.
Pemprov juga mendorong perusahaan besar untuk mengalihkan plat kendaraan operasional ke DN (Sulawesi Tengah) sebagai bagian dari kontribusi fiskal daerah. “Kami sudah ubah Pergub Pajak Air Permukaan ke tarif maksimal. Hasilnya nanti di bagi ke kabupaten/kota,” jelas Anwar.
Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini dan menekankan pentingnya dokumen RPJMD yang berpihak pada rakyat, serta inklusif, transparan, dan akuntabel.
“Musrenbang ini harus jadi forum partisipatif, bukan sekadar formalitas. Semua elemen masyarakat perlu di libatkan agar kebijakan yang di hasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup sebagai pijakan utama dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. *
