JAKARTA PUSAT, DAILYKOTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek, menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Aksi BEM UI Demo Bundaran HI ini menyuarakan delapan tuntutan utama, menyoroti isu ekonomi, politik, kedaulatan, serta mendesak evaluasi program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ribuan mahasiswa memulai long march dari kampus UI Depok pada pukul 10.00 WIB dan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, mereka membawa spanduk bertuliskan “Merebut Kemerdekaan Rakyat” dan “Turunkan Harga, Naikkan Kesejahteraan”, mengekspresikan kritik terhadap kondisi bangsa pasca 81 tahun kemerdekaan.
Aksi BEM UI Demo Bundaran HI ini digelar sebagai refleksi kritis sehari setelah perayaan HUT ke-81 RI. Mahasiswa menilai bahwa setelah puluhan tahun merdeka, keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Mereka mendesak pemerintah untuk mendengar aspirasi publik.
Yatalathof Ma’shum Imawan, selaku Ketua BEM UI, menyampaikan pandangannya mengenai esensi kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalathof Ma’shum Imawan.
Hafidz, Koordinator Sosial Politik BEM UI, menambahkan bahwa kajian mendalam menjadi dasar dari aksi BEM UI Demo Bundaran HI ini. Pertanyaan “81 tahun, merdeka untuk siapa?” menjadi inti dari seluruh tuntutan yang disuarakan di lapangan.
“81 tahun, merdeka untuk siapa? Pertanyaan ini menjadi dasar kajian kami. Rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan, baik dari sisi ekonomi maupun politik,” ujar Hafidz.
Delapan tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi BEM UI Demo Bundaran HI meliputi penghentian penjajahan negara atas rakyat, pemberantasan KKN, reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN). Mahasiswa juga secara spesifik menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai tidak efektif atau tidak berpihak pada rakyat.
“Kedaulatan kita digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri suara rakyat dibungkam dan pemuda ditangkap sewenang-wenang. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, ini krisis kedaulatan,” tambah Yatalathof Ma’shum Imawan. Kritik keras juga dilayangkan terhadap pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan desakan untuk mengembalikan otonomi daerah.
Selain itu, mahasiswa menyerukan penetapan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak. Tuntutan terakhir adalah penghentian represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan pengamanan dengan pendekatan humanis, merujuk pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Aksi ini menegaskan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dan membuka ruang dialog konstruktif dengan pemerintah.
