dailykota.com – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Palu telah mengajukan permohonan dana hibah sebesar lebih dari Rp15 miliar untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Hal tersebut di ungkapkan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid. Rabu, 25 Oktober 2023, setelah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Palu di ruang kerjanya.
Agussalim menjelaskan bahwa koordinasi ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam undang-undang di sebutkan bahwa 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, merupakan tahap awal dari Pilkada.
“Ini untuk memastikan. Bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dana hibah. Yang di ajukan dapat di bahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam persiapan tahapan pengawasan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada,” kata Agussalim.
Agussalim juga menjelaskan bahwa jumlah dana yang di ajukan sebanding dengan kegiatan yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Hal ini terkait dengan penyesuaian anggaran di Bawaslu, dengan fokus pada pengawasan berdasarkan tahapan pemilihan.
“Kami mengikuti kegiatan yang di jalankan oleh KPU Kota Palu. Dan ingin meningkatkan kapasitas kami di level ad hoc nanti,” ungkapnya.
Agussalim menyebutkan sebelumnya Bawaslu telah mengajukan dana hibah sebesar Rp 11 miliar. Anggaran tersebut sudah masuk dalam tahap TAPD. Akan tetapi terdapat perubahan angka. Karena evaluasi tahapan kegiatan yang di lakukan. Perubahan ini merupakan hasil dari masukan dari inspektorat.
“Oleh karena itu, kami mengajukan perubahan angka, permohonan secepatnya kami lakukan. Agar Bawaslu dapat aktif dalam menjalankan tugas pengawasannya,” tambahnya.
Selain masalah dana hibah, dalam koordinasi juga di bahas mengenai kondisi kantor Bawaslu Kota Palu, yang saat ini masih berstatus pinjam pakai. Bawaslu Kota Palu memiliki rencana untuk mengajukan permohonan kepada Wali Kota Palu agar kantor Bawaslu Kota Palu dapat di hibahkan. Hal ini di lakukan agar dapat berkoordinasi lebih baik dengan Bawaslu Republik Indonesia atau pemerintah kota terkait fasilitas pembangunan kantor. (hn)
