PALU, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah konkret mengatasi antrean panjang truk kontainer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kerap terkendala penggunaan Barcode atau QR Code saat membeli solar subsidi truk.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendesak penyelesaian masalah ini agar pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak menghambat pergerakan angkutan barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelancaran distribusi solar subsidi truk menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta sejumlah perangkat daerah. Pertemuan penting itu digelar di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Senin (14/09/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas aksi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah terkait pelayanan BBM bersubsidi. Pemerintah juga mengantisipasi potensi antrean panjang solar subsidi truk seperti yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan.
Anwar Hafid menekankan bahwa kelancaran pelayanan BBM sangat penting dalam menjaga distribusi barang. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan solar subsidi truk.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” kata Anwar Hafid.
Salah satu persoalan utama yang dibahas adalah seringnya QR Code kendaraan tidak dapat dipindai ketika truk sudah berada di depan nozzle. Situasi ini kerap memperpanjang antrean karena gangguan baru diketahui setelah kendaraan melewati barisan panjang antrean solar subsidi truk.
Untuk mencegah hal tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah akan menempatkan petugas khusus. Petugas ini bertugas membantu pemeriksaan Barcode atau QR Code bagi pembeli solar subsidi truk.
Petugas juga akan melakukan pengecekan secara mobile terhadap kendaraan yang masih berada dalam antrean. Dengan demikian, persoalan QR Code dapat diketahui lebih awal sebelum truk tiba di titik pengisian solar subsidi truk.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.
Pemprov Sulawesi Tengah juga akan mengirimkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Surat tersebut akan meminta diskresi atau kebijakan tertentu dalam menghadapi kendala teknis penggunaan QR Code untuk solar subsidi truk.
Menurut Anwar Hafid, sistem digital tetap penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, penerapannya juga perlu mempertimbangkan kondisi teknis yang terjadi di lapangan, terutama bagi pengguna solar subsidi truk.
“Kalau ada kendala teknis yang berada di luar kendali masyarakat, jangan sampai mereka yang membutuhkan BBM bersubsidi justru kehilangan pelayanan,” ujarnya.
Selain persoalan QR Code, pemerintah juga membahas laporan dugaan adanya kelompok tertentu yang menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Laporan ini akan dibawa ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui Forkopimda, untuk penanganan lebih lanjut.
Anwar Hafid menegaskan bahwa pelayanan BBM harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, termasuk solar subsidi truk.
Pemerintah berharap langkah pemeriksaan QR Code sejak kendaraan berada di antrean, peningkatan koordinasi, serta penanganan kendala teknis dapat mempercepat pelayanan di SPBU. Dengan pelayanan yang lebih tertib, Pemprov Sulawesi Tengah menargetkan distribusi BBM tetap lancar sehingga mobilitas truk kontainer, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu oleh masalah solar subsidi truk.
